Di Publish Pada Tanggal : Minggu, 25 September 2016 21:21 WIB

Ahok Harus Serius Tangani Sertifikasi Halal Restoran dan Non Restoran

Jakarta, HanTer - Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi Halal (Indonesia Halal Watch), H. Ikhsan Abdullah, SH., MH menilai, Pemprov DKI Jakarta belum melaksanakan secara sungguh-sungguh Pergub DKI No. 158/2013 tentang Sertifikasi Halal  Restoran dan non Restoran. Padahal PERGUB tersebut telah dikeluarkan melalui Berita Daerah No. 65023 tanggal 24 Desember 2013. 
 
"Baik pemerintah provinsi sebagai pelaksana Pergub maupun para pelaku usaha restoran dan non restoran tidak juga melaksanakan ketentuan dalam Peraturan tersebut," Ikhsan Abdullah kepada Harian Terbit, Minggu (25/9/2016). 
 
Menurut Ikhsan, dengan tidak melaksanakan Pergub tersebut maka terkesan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tidak serius untuk mengimplementasikan Pergub yang telah dikeluarkannya. Padahal Pergub tersebut bisa memberikan perlindungan bagi penduduk DKI Jakarta, yang mayoritas muslim.
 
"Bukti tidak adanya komitmen terhadap Pegub itu bisa dilihat hanya ada 36 dari 1981 yang telah melakukan sertifikasi halal (1.8%). Selebihnya tidak jelas," ungkap Ikhsan. 
 
Bandingkan dengan kota Bangkok yang telah memiliki 172 restoran yang telah bersertifikasi halal dari total 2000 restoran di Ibukota negara yang notabene berpenduduk non Muslim. Kesadaran dan kommitmen terhadap Resto halal di Bangkok jauh lebih tinggi dibanding Jakarta
 
"Ini terjadi karena Pemprov DKI Jakarta masih belum menjadikan prioritas kebutuhan umat muslim akan resto dan produk halal. Padahal itu menjadi kewajiban dalam rangka memenuhi kebutuhan warganya memperoleh makanan dan minuman halal," paparnya. 
 
Lebih lanjut Ikhsan mengatakan, jika Ahok ingin dipilih rakyat kembali maka seharusnya Pergub DKI No. 158/2013 harus diimplementasikan dengan baik, karena peraturan gubernur tersebut mengikat dirinya dan masyarakat yang merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Selain itu juga sebagai wujud bahwa Pemprov DKI Jakarta menjamin warganya dapat memenuhi kebetuhan makanan dan minuman halal di restoran dan gerai non restoran. 
 
Ikhsan menilai, Pergub DKI No. 158/2013 sangat sejalan dengan amanat UU No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang mensyaratkan bahwa semua produk beredar di masyarakat wajib bersertifikasi halal. Oleh karena itu Jakarta sebagai kota metropolis sangat tepat menjadi pionir gaya hidup sehat dan halal. 
 
"Halal itu gaya hidup modern yang penuh berkah dan menjadi trend global. Semoga di masa akhir jabatanya Gubernur Ahok menyadari akan tanggung jawabnya yang masih terhutang," tegasnya. 

(Safari)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus
Google News - harianterbit.com
free web stats